JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para kepala daerah agar tidak menjadikan tekanan ekonomi dan dinamika politik sebagai alasan untuk mengorbankan demokrasi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan demokrasi harus berjalan beriringan, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks.
Pesan itu disampaikan SBY saat menjadi narasumber dalam Bincang Inspiratif bersama para bupati dan wali kota peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lemhannas RI, Rabu (22/7).
SBY mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya berdampak terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial-politik dan kehidupan demokrasi di berbagai negara.
Karena itu, para pemimpin daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola pemerintahan dalam situasi normal, tetapi juga memiliki kemampuan membaca perubahan dan mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian.
“Lemhannas memiliki peran penting sebagai agent of development dan agent of humanity untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kebangsaan,” tegas SBY di hadapan para peserta.
Ekonomi dan demokrasi bukan pilihan
Salah satu pesan utama SBY adalah pentingnya menghindari cara pandang yang menempatkan pemulihan ekonomi berhadapan dengan kebebasan demokrasi.
Menurut dia, pembangunan ekonomi dan demokrasi bukan dua kepentingan yang harus dipilih salah satunya. Keduanya justru menjadi fondasi yang perlu diperkuat secara bersamaan.
Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik dan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.
SBY juga mengingatkan agar kebebasan berpendapat dan kebebasan pers tidak ditutup dengan alasan menghadapi krisis.
Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan melalui cara-cara yang bermartabat.
Kepala daerah dituntut adaptif
Pesan tersebut sekaligus menempatkan kepemimpinan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.
Kepala daerah tidak hanya dituntut menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga harus mampu memahami perubahan global dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam konteks itu, keberadaan Lemhannas dinilai strategis dalam membentuk pemimpin daerah yang adaptif, solutif, serta memiliki perspektif kebangsaan yang kuat.
Kesiapsiagaan nasional, kata SBY, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga kelompok masyarakat sipil memiliki peran dalam menjaga ketahanan bangsa menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Menjaga demokrasi di tengah ketidakpastian
Bagi para kepala daerah, pesan SBY tersebut menjadi pengingat bahwa krisis ekonomi maupun tekanan global tidak boleh membuat demokrasi kehilangan ruang.
Kebijakan pembangunan tetap perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan pemerintah harus menjaga kepercayaan publik, keterbukaan, serta ruang partisipasi masyarakat.
IKAL-Lemhannas menyambut pesan tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan daerah. Penguatan kualitas pemimpin di daerah dinilai penting untuk menjaga ketahanan nasional ketika Indonesia menghadapi dinamika geopolitik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang semakin kompleks.
