Jakarta, TelstraNews.com – Ketika ibu kota negara Yogyakarta diduduki dan para pemimpin ditangkap, Republik Indonesia tidak tamat. Dari Ranah Minangkabau, Sumatera Baat, keberanian para pemimpin dan rakyat menjaga Indonesia tetap berdiri.
Bayangkan sebuah negara yang baru tiga tahun memproklamasikan kemerdekaannya. Ibu kotanya jatuh ke tangan penjajah yang ingin kembali. Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ditangkap. Para pemimpin lainnya menghadapi ancaman yang sama. Di hadapan dunia, muncul kesan bahwa Republik yang masih muda itu telah berakhir.
Apakah Indonesia benar-benar berakhir pada 19 Desember 1948? Sejarah memberikan jawaban yang tegas: tidak. Pada hari itu, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik ditangkap. Belanda berusaha mematahkan perlawanan sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia tidak lagi mampu menjalankan fungsinya.
Namun, ada sesuatu yang tidak dapat ditangkap, diduduki, atau dipatahkan begitu saja: tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari Ranah Minangkabu, Sumatera Barat, sebuah pemerintahan darurat dibentuk untuk menjaga keberlangsungan Republik. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadi bukti bahwa ketika pusat pemerintahan lumpuh, perjuangan tidak berhenti. Republik tetap memiliki kepemimpinan, rakyat tetap memberikan dukungan, dan cita-cita kemerdekaan tetap diperjuangkan.
Pada Desember 1948, Indonesia berada dalam situasi yang sangat sulit. Pendudukan Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin Republik menciptakan ancaman serius terhadap keberlangsungan pemerintahan. Dalam keadaan seperti itu, kekosongan kepemimpinan dapat menimbulkan akibat besar, baik terhadap perjuangan di dalam negeri maupun posisi Indonesia di mata dunia.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebelumnya telah menyiapkan mandat agar pemerintahan dapat dilanjutkan apabila mereka tidak mampu menjalankan tugas. Akan tetapi, komunikasi pada masa perang tidak berlangsung mudah. Syafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran, tidak membiarkan ketidakpastian. Bersama Kolonel Hidayat dan Teuku Mohammad Hasan dan pemipin lain, ia membicarakan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Republik.
Pada 19 Desember 1948, mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk melanjutkan upaya tersebut. Dua hari kemudian, pada 22 Desember 1948, para tokoh Republik yang berkumpul di Halaban memutuskan pembentukan PDRI dan mempercayakan kepemimpinannya kepada Syafruddin Prawiranegara. Keputusan itu diambil meskipun kawat resmi Presiden Soekarno belum diterima.
Keputusan itu memperlihatkan keberanian mengambil tanggung jawab dalam keadaan yang tidak pasti. Mereka tidak mengetahui dengan sempurna bagaimana hari-hari berikutnya akan berlangsung. Ancaman penangkapan selalu ada, komunikasi terbatas, dan dukungan logistik tidak mudah diperoleh. Namun, mereka memahami bahwa keberlangsungan Republik harus dijaga.
PDRI bukan sekadar pemerintahan sementara. Kehadirannya memastikan bahwa Republik Indonesia tidak kehilangan seluruh kapasitas politiknya ketika ibu kota diduduki. Pemerintahan darurat itu melanjutkan perjuangan hingga mandatnya dikembalikan kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949. Maka pantas dan sewajarnya Syafrudin Prawira Negara dinobatkan menjadi presiden RI ke dua walaupun masa PDRI hanya 207 hari.
Keberhasilan Syafruddin Prawiranegara yang didukung oleh Teuku Mohammad Hasan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Indracahya, Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, A. Karim, dan tokoh-tokoh lainnya ikut berperan dalam mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dan perjuangan Republik. Mereka menghadapi persoalan yang tidak sederhana: bagaimana mengoordinasikan pemerintahan, menjaga hubungan antar kekuatan perjuangan, menyampaikan informasi, dan memastikan bahwa rakyat mengetahui Republik masih bertahan ketika itu media komunikasi tidak secanggih media saat ini.
Di luar para pemimpin tersebut, ada rakyat yang menyediakan makanan, tempat berlindung, informasi, dan bantuan logistik. Ada kurir yang menyampaikan pesan dengan mempertaruhkan keselamatan. Ada pejuang yang bergerak dalam keterbatasan. Ada keluarga yang menerima risiko karena membantu perjuangan. Tidak semua nama mereka dikenal luas. Tidak semua pengorbanan mereka tercatat secara terperinci. Namun, sejarah PDRI mengingatkan bahwa ketahanan bangsa tidak pernah dibangun hanya oleh orang-orang yang berdiri di depan panggung sejarah. Negara juga bertahan karena mereka yang bekerja dalam diam, menjaga komunikasi, mengamankan perjalanan, menyediakan kebutuhan, dan tetap percaya bahwa kemerdekaan layak dipertahankan.
Perjuangan mempertahankan Republik tidak hanya berlangsung di hutan, desa, dan tempat persembunyian di Sumatera. Pada saat yang sama, ada perjuangan di luar negeri untuk memastikan bahwa dunia tidak menerima begitu saja klaim Belanda bahwa Republik Indonesia telah berakhir.
Salah satu tokoh penting dalam perjuangan diplomasi tersebut adalah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan diplomat Indonesia yang kelak dikenal sebagai ayah Presiden Prabowo Subianto. Ketika Agresi Militer Belanda II berlangsung pada Desember 1948, Sumitro berada di Amerika Serikat dan menjalankan tugas sebagai pelaksana pimpinan delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dari luar negeri, Sumitro berusaha membawa persoalan Indonesia ke hadapan masyarakat internasional. Pada 20 Desember 1948, ia bertemu dengan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan meminta dukungan politik serta ekonomi bagi Republik, sekaligus penghentian bantuan ekonomi Amerika kepada Belanda.
Pada 21 Desember 1948, surat terbuka Sumitro dimuat di The New York Times. Dalam langkah diplomatiknya, ia menentang agresi Belanda dan berupaya memengaruhi opini publik Amerika. Pada
27 Desember 1948, ia kembali mengirim memorandum kepada pemerintah Amerika Serikat, mengkritik respons Dewan Keamanan PBB yang dinilainya belum memadai dan menegaskan bahwa perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung.
Peran Sumitro penting untuk dipahami secara tepat. Ia bukan pemimpin PDRI yang menjalankan pemerintahan di Sumatera Barat. Perannya berada di medan perjuangan yang berbeda, yakni diplomasi internasional. Sementara Syafruddin Prawiranegara dan para pendukung PDRI menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik di dalam negeri, Sumitro memperjuangkan kepentingan Republik di forum internasional.
Kedua medan perjuangan itu saling melengkapi. Pemerintahan darurat menunjukkan bahwa Republik masih hidup dan terus berjuang; diplomasi membantu memastikan bahwa keberadaan dan hak Indonesia tidak dihapus dari pembicaraan internasional. Perjuangan bersenjata, pemerintahan, dukungan rakyat, dan diplomasi merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha mempertahankan kemerdekaan.
Mengapa 19 Desember diperingati?
Pemerintah menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Tanggal tersebut mengingatkan bangsa Indonesia pada perjuangan mempertahankan keberadaan Republik melalui PDRI ketika Agresi Militer Belanda II mengancam kelangsungan negara.
Peringatan ini bukan sekadar penghormatan terhadap masa lalu. Ia merupakan kesempatan untuk memperbarui kesadaran bahwa kemerdekaan membutuhkan tanggung jawab yang terus-menerus. Ingatan kolektif suatu bangsa tidak terbentuk dengan sendirinya. Jika sejarah hanya disimpan dalam buku pelajaran, monumen, dan arsip, generasi berikutnya mungkin mengetahui tanggal peristiwanya, tetapi tidak memahami arti pengorbanan di baliknya.
Kita ingin generasi muda memahami bahwa PDRI lahir bukan dalam keadaan nyaman. Para tokohnya mengambil keputusan ketika risiko sangat besar dan masa depan belum pasti. Mereka tidak menunggu semua keadaan menjadi ideal sebelum bertindak. Nilai itulah yang perlu diwariskan.
Peringatan Hari Bela Negara juga harus menjadi ruang untuk memperluas pengenalan terhadap sejarah PDRI di seluruh Indonesia. Halaban, Koto Tinggi, Sumatera Barat, dimana sebuah Gedung Museum Bela Negara sudah dibangun dan memerlukan pengembangan agar benar-benar dapat dijadikan monumen PDRI dan kaitannya dengan tempat-tempat perjuangan PDRI sehingga dapat ditinggalkan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional.
Sumatera Barat memiliki tempat penting dalam sejarah tersebut. Namun, PDRI bukan hanya milik Sumatera Barat. Perjuangan mempertahankan Republik adalah bagian dari perjalanan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, penghormatan terhadap PDRI semestinya hidup di ruang pendidikan, pemerintahan, komunitas, dan keluarga di seluruh Nusantara.
Bela negara hari ini
Ketika ini, ancaman yang ada tidak lagi seperti keadaan yang persis sama seperti Desember 1948. Namun, menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi tanggung jawab bersama. Nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai itu tidak boleh berhenti sebagai hafalan. Empat konsensus dasar bangsa, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, harus tetap terpatri dan dipertahankan oleh siapapun di republik ini.
Cinta tanah air tidak cukup diucapkan dalam upacara. Ia harus tampak dalam kepedulian terhadap lingkungan, penghormatan terhadap kebudayaan, dan kesediaan menjaga kepentingan masyarakat. Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum, konstitusi, dan hak sesama warga negara. Kesetiaan kepada Pancasila tercermin dalam sikap menghargai perbedaan dan menolak tindakan yang merusak persatuan.
Kerelaan berkorban dapat diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bersama ketika keadaan menuntut. Sementara itu, kemampuan awal bela negara pada masa kini juga mencakup kesiapan menghadapi keadaan darurat, keadaan bencana yang sering dialami serta pengetahuan yang sesuai dengan peran masing-masing dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
Tantangan bangsa semakin beragam. Penyebaran informasi palsu, ancaman siber, perpecahan sosial, kerusakan lingkungan, persoalan ketahanan energi, dan risiko bencana memerlukan kesiapan yang berbeda dari masa perjuangan bersenjata. Apalagi dengan ketahaan nasional di era digital AI yang tidak dapat dibendung dan dihindari.
Seorang pelajar dapat membela negara dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga etika digital, dan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Seorang dosen dapat membela negara melalui pendidikan yang membangun integritas dan pemikiran kritis. Aparatur negara dapat melakukannya dengan melayani masyarakat secara adil dan tidak korupsi. Tenaga kesehatan, pekerja konstruksi, petani, pengusaha, dan relawan memiliki jalur pengabdian masing-masing.
Bagi masyarakat di wilayah rawan bencana, kesiapsiagaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesediaan membantu sesama merupakan bentuk nyata tanggung jawab kebangsaan. Ketika bencana terjadi, solidaritas tidak mengenal batas suku, agama, daerah, ataupun golongan.
Bela negara bukan hanya urusan pertahanan dalam pengertian militer. Ia juga berkaitan dengan mutu kehidupan berbangsa, ketahanan masyarakat, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.
Jangan biarkan Republik kehilangan ingatannya
Sejarah telah mencatat walaupun ibu kota dikuasi dan pemimpin ditangkap. Republik tidak mati dan para pejuang memilih tidak menyerah. Kini, pertanyaan itu beralih kepada kita semua generasi penerus: apakah kita sungguh-sungguh menjaga Indonesia yang dahulu dipertahankan dengan pengorbanan?
Peringatan Hari Bela Negara seharusnya tidak berhenti pada upacara, spanduk, atau pidato tahunan. Ia harus menjadi kesempatan untuk mengajarkan sejarah secara lebih hidup, menghormati para tokoh PDRI dan rakyat yang mendukung perjuangan, merawat situs sejarah, serta membangun kebiasaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
Kita perlu memastikan bahwa generasi muda tidak hanya mengenal nama Syafruddin Prawiranegara, tetapi juga memahami mengapa keputusan yang diambilnya begitu penting. Mereka perlu mengetahui bahwa keberlangsungan Republik pernah bergantung pada keberanian sekelompok orang untuk bertindak ketika keadaan tidak memberi kepastian.
Kita juga harus mengingat mereka yang tidak tercatat dalam sejarah dengan huruf besar: rakyat yang membantu perjuangan, kurir yang membawa pesan, keluarga yang berbagi makanan, dan masyarakat yang tetap percaya bahwa Indonesia harus dipertahankan.
Republik pernah berada di ujung tanduk. Ia bertahan karena para pemimpin dan rakyatnya tidak membiarkan harapan kemerdekaan padam. Maka, setiap 19 Desember, kita tidak hanya bertanya siapa yang menyelamatkan Indonesia pada 1948. Marilah kita juga bertanya apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk menjaga Indonesia tetap bersatu, berdaulat, adil, dan bermartabat. Salah satunya akan dilakukan Bela Negara Fun Run yang digagas oleh DPD Ikal Lemhannas Sumatera Barat di Padang pada tanggal 20 Desember 2026 dengan “Berlari mengenang dan berlari membela republik”.
Mengenang PDRI berarti merawat ingatan bangsa. Memperingati Hari Bela Negara berarti memperbarui tanggung jawab kita. Dan membela negara hari ini berarti memastikan bahwa pengorbanan para pendahulu tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, melainkan terus hidup dalam tindakan nyata generasi penerus. (End)
*Penulis adalah Ketua DPD Ikal Lemhannas Sumatera Barat dan Korwil Sumatera DPP Ikal Lemhannas RI
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulisnya, dan tidak mencerminkan pandangan resmi TelstraNews.com
